- Admin Desa Bonto Jai
- 16 Nov 2026
KPK RI Nilai Desa Bonto Jai sebagai Calon Desa Percontohan Antikorupsi
Bonto Jai — Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, menjalani penilaian sebagai calon percontohan Desa Antikorupsi oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Sabtu (14/11/2026).
Desa Bonto Jai menjadi salah satu desa yang mewakili Kabupaten Bantaeng setelah berhasil masuk dalam 10 desa terbaik di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangkaian penilaian calon percontohan Desa Antikorupsi.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Bonto Jai tersebut dihadiri oleh tim penilai yang terdiri dari unsur Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Selatan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Sulawesi Selatan.
Turut hadir Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Inspektur Kabupaten Bantaeng, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bantaeng, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bantaeng, Kepala Desa Bonto Jai bersama jajaran aparat desa, BPD beserta anggota, serta sejumlah unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
Proses penilaian diawali dengan sesi tanya jawab bersama aparat Pemerintah Desa Bonto Jai dan sejumlah unsur masyarakat. Tim penilai menggali berbagai informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, hingga upaya pencegahan praktik korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dalam sesi tersebut, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan turut diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka terkait pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan publik di Desa Bonto Jai.
Sesi tanya jawab menjadi bagian penting dalam penilaian karena tim tidak hanya melihat kelengkapan dokumen dan administrasi pemerintahan desa, tetapi juga menggali secara langsung sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan integritas benar-benar diterapkan serta dirasakan oleh masyarakat.
Setelah sesi tanya jawab, tim penilai kemudian melanjutkan kegiatan dengan kunjungan lapangan ke sejumlah lokasi yang menjadi bagian dari penilaian.
Salah satu lokasi yang dikunjungi yakni pembangunan jalan rabat beton yang dilaksanakan Pemerintah Desa Bonto Jai. Tim melihat secara langsung kondisi fisik pembangunan sekaligus menggali informasi terkait pelaksanaan kegiatan, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya di lapangan.
Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bonto Jai. Di lokasi tersebut, tim meninjau pengelolaan dan aktivitas BUMDes serta melihat sejauh mana badan usaha desa tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kunjungan lapangan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian untuk melihat kesesuaian antara dokumen dan laporan yang disampaikan Pemerintah Desa Bonto Jai dengan kondisi serta pelaksanaan program secara langsung di lapangan.
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng menegaskan bahwa penilaian Desa Antikorupsi tidak semata-mata bertujuan untuk mendapatkan predikat atau penghargaan.
“Saya ingin menegaskan bahwa penilaian Desa Antikorupsi ini bukan semata-mata untuk mengejar predikat atau penghargaan. Lebih dari itu, kita ingin memastikan bahwa nilai-nilai antikorupsi benar-benar hadir dan diterapkan dalam kehidupan penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari,” ujarnya.
Menurutnya, nilai-nilai antikorupsi harus menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan desa sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab.
Sementara itu, Kepala Desa Bonto Jai, Amiluddin, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan penilaian tersebut. Menurutnya, proses penilaian menjadi momentum bagi Pemerintah Desa Bonto Jai untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan berintegritas.
“Bagi kami, penilaian ini bukan hanya tentang bagaimana Desa Bonto Jai mendapatkan predikat sebagai Desa Antikorupsi, tetapi bagaimana seluruh proses pemerintahan yang kami jalankan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kami ingin membangun pemerintahan desa yang terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan,” kata Amiluddin.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan desa yang berintegritas. Upaya pencegahan korupsi, kata dia, tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi membutuhkan dukungan, partisipasi dan pengawasan dari seluruh elemen masyarakat.
“Harapan kami, apa yang sudah kami lakukan dapat terus diperbaiki. Jika nantinya Desa Bonto Jai dipercaya menjadi salah satu desa percontohan, tentu itu menjadi amanah untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Masuknya Desa Bonto Jai sebagai salah satu dari 10 desa terbaik di Sulawesi Selatan menjadi capaian tersendiri bagi Kabupaten Bantaeng. Namun, proses tersebut tidak hanya dipandang sebagai ajang memperoleh predikat, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.